Bitung – Hengky Honandar Mantapkan Langkah Bitung Menuju Ekonomi Inklusif dan Berkeadilan. Kegiatan strategis tingkat nasional ini dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan dihadiri para gubernur, wali kota, dan bupati se-Indonesia.
Rakornas TPAKD 2025 menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat akses keuangan yang inklusif, berkeadilan, dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
Melalui forum ini, setiap kepala daerah diharapkan dapat memperkuat fondasi ekonomi daerah, dengan memperluas jangkauan layanan keuangan formal kepada seluruh lapisan masyarakat.Wali Kota Bitung, Hengky Honandar (HH) menyampaikan bahwa kehadirannya dalam Rakornas tersebut merupakan wujud komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung untuk menghadirkan sistem keuangan yang lebih terbuka, adil, dan mudah dijangkau, terutama bagi masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro.
“Kami di Bitung menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi yang kuat harus dimulai dari kemampuan masyarakat mengakses layanan keuangan secara adil dan merata.
Karena itu, kami mendukung penuh arahan Bapak Presiden untuk mempercepat akses keuangan di seluruh lapisan masyarakat,” ujar HH. Lebih lanjut, HH menegaskan bahwa Pemkot Bitung telah menjalankan berbagai inisiatif perluasan akses permodalan bagi pelaku UMKM dan kelompok usaha kecil di tingkat kelurahan, antara lain melalui kemitraan dengan lembaga keuangan daerah, serta program literasi keuangan masyarakat. “Bitung memiliki potensi besar di sektor kelautan, perikanan, dan industri kreatif.
Dengan dukungan akses keuangan yang kuat, kami optimistis sektor-sektor ini akan tumbuh lebih cepat dan menciptakan lapangan kerja baru,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga meluncurkan Roadmap TPAKD 2026–2030, sebagai panduan nasional untuk mempercepat perluasan akses keuangan dan memperkuat kolaborasi lintas sektor.
Baca Juga : Dari Data ke Lapangan, Bitung Terus Tumbuh dengan Buah Tropis Unggulan
Arahan Presiden tersebut menjadi motivasi bagi para kepala daerah untuk menindaklanjuti kebijakan strategis secara konkret di daerah masing-masing. “Kami akan menindaklanjuti hasil Rakornas ini dengan memperkuat kerja sama antara pemerintah daerah, perbankan, dan Otoritas Jasa Keuangan agar setiap warga Bitung dapat menikmati manfaat dari sistem keuangan nasional,” tambah HH.
Rakornas TPAKD 2025 juga membahas penyelarasan program antara pemerintah pusat dan daerah, peningkatan komitmen kementerian/lembaga terhadap inklusi keuangan, serta optimalisasi pelaksanaan program TPAKD tahun 2026. Tujuan utamanya adalah memperkuat ekonomi kerakyatan, memperluas akses pembiayaan, dan memastikan setiap warga memiliki kesempatan untuk terlibat dalam sistem keuangan formal.
Melalui partisipasi aktif di forum nasional ini, Pemkot Bitung menunjukkan keseriusannya dalam mempercepat transformasi ekonomi daerah berbasis keuangan inklusif. Dengan kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha lokal, Bitung siap menjadi kota dengan sistem keuangan yang kuat, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
